TAHUN (2017) RAWAN KORUPSI

Oleh: ONd. CommUnity
Selamat Tahun baru masyarakat Banyumas,
Tahun ini (2017) merupakan tahun akhir
jabatan pemerintah daerah Banyumas. Pada
Juni 2018 mendatang akan dilaksanakan
gelaran PILKADA Banyumas guna memilih
Bupati periode selanjutnya.
Masyarakat luas telah mengerti bahwa
menjadi calon bupati membutuhkan biaya
yang banyak. Biaya ini perlu disiapkan jauh
jauh hari agar tidak kewalahan ketika
momentum pencalonan. Berkaitan dengan
hal tersebut, tahun 2017 ini adalah tahun
terakhir mencari “Tambahan Modal” bagi
calon dan pengusungnya (partai).
Masyarakat Banyumas perlu mengerti
keberadaan APBD Banyumas untuk tahun
anggaran 2017 bejumlah 3.2 T. Angka
tersebut merupakan angka yang tidak
sedikit. Menurut berbagai penelitian, tindak
korupsi sering kali terjadi akibat.
(A) sistem pemerintahan dan birokrasi yang
memang kondusif untuk melakukan
penyimpangan. (B) belum adanya sistem
kontrol dari masyarakat yang kuat. dan
belum adanya perangkat peraturan dan
perundang-perundangan yang tegas
Melihat hal tersebut, menghilangkan korupsi
pada dasarnya menjadi tanggung jawab elit
politik. Masyarakat luas hanya leluasa
mengakses informasi dengan dasar UU No
14 tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi Publik. Pada pasal 7 tentang
kewajiban badan Publik, tertuliskan bahwa
Badan Publik harus membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi
Publik secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah.
Disinilah titik poin yang penting. Semakin
dibukanya keran informasi oleh badan publik
akan semakin mempersempit Kerawanan
tindak korupsi.
Mari bersama, kawal APBD !! Jangan
sampai anggaran milik publik dicomot oleh
elit yang tidak bertanggung jawab.
Hindari kerawanan Korupsi dengan
Keterbukaan Informasi.
Keterbukaan Informasi adalah jalan utama
menghambat korupsi !!
Aksi Damai 7 Januari 2017
Alun-alun Purwokerto